Presiden Prabowo Dorong Digitalisasi Layanan Hukum, Penguatan Posbankum hingga Rehabilitasi Narkoba

JAKARTA | JACKTVNEWS .co.id -  Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Pertemuan tersebut membahas digitalisasi layanan hukum, penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta penanganan penyalahgunaan narkoba secara terpadu.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Kementerian Hukum akan segera meluncurkan sistem digitalisasi layanan secara daring untuk proses perizinan dan pelayanan publik.

Pemerintah juga terus memperkuat Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Posbankum telah menerima puluhan ribu aduan masyarakat, dengan sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Supratman, penyelesaian melalui mediasi tersebut tidak hanya memberikan akses penyelesaian masalah hukum bagi masyarakat, tetapi juga dapat mengurangi beban anggaran peradilan.

Dalam pembahasan mengenai narkoba, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menyampaikan bahwa BRIN akan memperkuat pusat rehabilitasi serta mengkaji pengembangan alat deteksi yang lebih terjangkau.

BRIN juga akan mengantisipasi perkembangan penggunaan vape yang berpotensi menjadi celah penyebaran narkoba dan menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.

Supratman mengatakan Presiden Prabowo turut mengarahkan koordinasi antarlembaga untuk merumuskan kebijakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Presiden mendorong pengembangan model pendidikan dan rehabilitasi berbasis teknologi bagi remaja dan anak muda.

Model tersebut diarahkan agar pengguna narkoba dapat menjalani pemulihan sekaligus kembali produktif. Pemerintah juga akan merumuskan praktik baik yang telah dikembangkan perguruan tinggi serta mempelajari model penanganan dari negara lain.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat layanan hukum berbasis digital dan membangun penanganan penyalahgunaan narkoba yang melibatkan berbagai lembaga secara terpadu.

(Reporter Ika)

Sumber: BPMI Setpres