Pemerintah Bahas Perluasan Perlindungan Sosial, Digitalisasi Bansos Jadi Fokus Implementasi 2027

JAKARTA  || JACKTVNEWS .co.id  Pemerintah membahas rencana perluasan perlindungan sosial dan strategi implementasinya pada 2027 melalui Rapat Tingkat Menteri yang melibatkan sejumlah pejabat terkait.

Rapat tersebut dihadiri Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Agama Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta KepalaBadan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Pembahasan menitikberatkan pada penguatan perlindungan sosial melalui digitalisasi bantuan sosial (bansos). Digitalisasi diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi penyaluran, tetapi juga memperluas jangkauan perlindungan sosial dan memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.

Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa penerapan teknologi dalam perlindungan sosial perlu berlandaskan prinsip keadilan. Teknologi diharapkan mampu menghasilkan data yang semakin akurat, memperluas akses masyarakat terhadap program perlindungan sosial, sekaligus mencegah adanya kelompok masyarakat yang tertinggal dari skema bantuan.

Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dinilai perlu terus diperbarui. Selain itu, mekanisme pendaftaran serta koreksi data akan diperkuat agar perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam basis data penerima manfaat.

Untuk memperluas jangkauan pendataan hingga tingkat paling bawah, sejumlah unsur di lapangan juga dapat dilibatkan, antara lain aparatur sipil negara (ASN), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta para penyuluh kementerian.

Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat membantu memastikan proses pendataan menjangkau masyarakat secara lebih luas dan akurat, termasuk kelompok yang selama ini berpotensi belum terdata secara optimal.

Pemerintah juga mendorong agar perlindungan sosial tidak berhenti pada pemberian bantuan. Sistem perlindungan sosial diharapkan terintegrasi dalam satu siklus, mulai dari memastikan masyarakat terlindungi, membantu proses pemulihan, hingga mendorong masyarakat menjadi lebih berdaya dan mandiri.

Karena itu, data, penyaluran bantuan, program pemberdayaan, hingga proses graduasi penerima manfaat perlu terhubung dalam satu sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penguatan digitalisasi dan pembaruan data tersebut menjadi bagian penting dalam menyiapkan pelaksanaan program perlindungan sosial pada 2027 agar lebih tepat sasaran, inklusif, dan mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat paling bawah.