Audiensi dengan KPK, Kepala BGN Nanik Absen Beri Keterangan ke Publik

JACKTV. NEWS - Jakarta (7/7/2026) 

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, tidak muncul untuk beri keterangan kepada Media Pers usai audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Audiensi tersebut, untuk membahas hasil kajian KPK,  yang menemukan sejumlah potensi korupsi dan persoalan tata kelola dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nanik diketahui   hadir bersama dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. 

Usai pertemuan, hanya Agustina, didampingi Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminuddin, keluar melalui lobi depan untuk menyampaikan hasil pertemuan.

Merespon pertanyaan awak media mengenai keberadaan Nanik, baik Agustina maupun Aminuddin tidak memberikan penjelasan.

Agustina,  menyatakan BGN datang untuk menindaklanjuti rekomendasi KPK. 

“Oleh karena itu, kami bentuk tim lalu kami mendiskusikan 10 temuan tersebut dan kami menyusun rencana tindaknya. 

Aminuddin, paparkan hasil kajian KPK terkait MBG. Menurutnya, program dengan anggaran ratusan triliun itu masih rawan korupsi, inefisiensi, dan maladministrasi karena tata kelola serta sistem pengawasannya belum memadai.

“Hasil kajian kami menunjukkan bahwa uang yang kembali ke daerah itu jumlahnya sangat minim di bawah lima persen. 

Mayoritas perputaran uangnya itu kembali ke kota-kota besar,” ungkap Aminuddin.

Ia juga menyoroti kecilnya peran koperasi desa dan BUMDes sebagai pemasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Akibatnya dampak ekonomi program di daerah masih terbatas.

“Mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari tapi dampak ekonomi yang lainnya enggak ada, pun kalau ada sangat kecil sekali,” ujarnya.

Aminuddin menambahkan, BGN sebagai lembaga baru langsung mengelola anggaran besar.

Pada 2025, Anggaran MBG Rp 85 triliun dengan serapan Rp 61 triliun tahun 2026, anggarannya melonjak menjadi Rp 268 triliun.

“Kondisi ini sangat rentan terjadi minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. 

BGN baru berdiri, infrastrukturnya berantakan, organisasinya, regulasinya juga belum siap sudah mendapat anggaran cukup besar,” ujar Aminuddin.

Adolf  Manumpak 

JACKTV. NEWS