Rupiah Tertekan, Analis Soroti Ketimpangan Narasi dan Kebijakan Ekonomi

Jakarta JACKTVNEWS Pelemahan rupiah yang menembus level Rp17.700 per dolar AS memicu sorotan tajam dari analis KOMUNIKASI politik terhadap manajemen komunikasi dan kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut analis dari Universitas Padjadjaran, pasar merespons bukan pada narasi, melainkan pada data ekonomi yang dinilai tidak selaras dengan pernyataan pejabat. 

“Pemerintah dihukum oleh pasar karena berusaha menutup-nutupi situasi ekonomi supaya rakyat tidak panik,” ujarnya dalam pernyataan yang beredar 

Data vs Narasi

Rupiah yang kini berada di level terlemah sepanjang sejarah, bersamaan dengan IHSG yang kembali ke level pandemi Covid-19, menjadi indikator utama ketidakpercayaan investor. 

Analis menilai, kebijakan yang diumumkan tanpa konsultasi dan komunikasi yang dianggap menenangkan situasi justru memperbesar volatilitas.

Contoh yang disorot meliputi pernyataan soal ketahanan pangan yang kontras dengan ketergantungan impor kedelai 90% dan gandum 100%. 

Dampaknya dirasakan langsung oleh pelaku usaha kecil, seperti produsen tahu di Gresik yang melaporkan kenaikan harga bahan baku dari Rp9.000 ke Rp11.000 per kilogram dalam sebulan, menyebabkan pendapatan turun 20%.

Pertumbuhan ekonomi 5,61% yang diklaim sebagai salah satu yang tertinggi juga dipertanyakan. 

Berdasarkan model ekonometrika yang dirilis ekonom Ferry Irwandi, pertumbuhan tersebut didorong oleh belanja pemerintah sebesar 21,81% — tertinggi dalam sejarah modern. Tanpa dorongan tersebut, pertumbuhan diperkirakan hanya 4,23–4,43%.

 Kebijakan dan Reaksi Pasar

Beberapa kebijakan terbaru dinilai pasar sebagai sumber ketidakpastian. Pengumuman kebijakan ekspor satu pintu tanpa proses konsultasi disebut memicu koreksi IHSG hingga 3% dalam satu sesi perdagangan. 

Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran Rp335 triliun dan program Kopdes Merah Putih yang disebut menutup jaringan ritel dan memicu PHK juga menjadi sorotan.

“Pasar tidak minta pidato yang bagus. Pasar minta kebijakan yang masuk akal dan merespons kenyataan,” kata analis tersebut.

Perbandingan Historis

Pola komunikasi yang dinilai menutup-nutupi kondisi ekonomi dibandingkan dengan era Orde Baru. Analis mengingatkan bahwa penekanan terhadap sinyal peringatan pada 1997 membuat sistem tidak siap merespons krisis.

 Saat ini, peringatan serupa dari ekonom Ferry Latuhihin soal potensi rupiah ke Rp22.000–25.000 dan analisis dari _The Economist_ terkait risiko demokrasi dan ekonomi dinilai belum mendapat respons substantif.

Faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan perang dagang diakui nyata, namun ditegaskan bahwa negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand menghadapi tekanan serupa tanpa koreksi pasar sedalam Indonesia.

Hingga kini, respons pemerintah lebih banyak diarahkan pada pengelolaan narasi ketimbang koreksi kebijakan. 

Pasar, menurut analis, hanya menilai satu hal: apakah kebijakan yang dijalankan masuk akal dan sesuai realitas ekonomi.

Adolf Manumpak Hutabarat 

Wartawan Nasional JACKTV. NEWS